Kadar Parasetamol Teluk Jakarta Tinggi, Bukti Buruknya Pengelolaan Limbah Farmasi

04-10-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Geraldi/nvl

 

 

Menanggapi kejadian tingginya kadar parasetamol di Teluk Jakarta, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyatakan indikator ini menunjukan buruknya pengelolaan limbah farmasi. Ia menekankan jika hal ini dibiarkan akan membahayakan biota laut serta manusia. 

 

"Tingginya kadar parasetamol tentu berbahaya bagi kehidupan biota laut dan juga manusia yang mengonsumsi makanan dari laut. Kondisi ini menunjukkan cara pengelolaan limbah farmasi yang buruk dan tidak tertata dengan baik,” terang Netty, sapaan akrabnya, dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Senin (4/10/2021). 

 

Menurut Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu, kini pemerintah harus fokus menyelesaikan pengelolaan limbah farmasi. Apalagi saat ini Indonesia masih dilanda pandemi, yang mana mengakibatkan konsumsi obat-obatan meningkat sekaligus berdampak pada semakin tingginya limbah farmasi.

 

Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah untuk segera mengatur tata kelola limbah farmasi secara tegas, baik pengelolaan limbah cair yang diproduksi oleh rumah tangga maupun pabrik. “Sikap tegas diperlukan agar tidak berdampak buruk pada kerusakan lingkungan. Harus ada sanksi bagi rumah tangga, apartemen, industri dan lain-lain yang membuang limbah cair  sembarangan," tegas Netty. 

 

Selain sanksi, ujar Netty, pemerintah juga harus mengedukasi publik terkait pemakaian produk farmasi yang benar dan tepat. Edukasi sekaligus sanksi akan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab untuk turut andil mengelola limbah yang lebih baik. "Sisa obat yang tidak  digunakan tidak boleh dibuang sembarangan,” ungkap legislator dapil Jawa Barat VIII tersebut. 

 

Terakhir, dirinya meminta pemerintah khususnya Pemerintah Daerah (Pemda) DKI untuk segera melaksanakan investigasi penyebab tingginya kadar parasetamol di perairan Teluk Jakarta. “Apakah ini akibat konsumsi masyarakat yang tinggi atau memang berasal dari industri atau rumah sakit yang sistem pengelolaan air limbahnya sembarangan. Tindak tegas apabila terjadi kelalaian agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya tentang pentingnya menjaga lingkungan," tutup Netty. (ts/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...